Perselisihan Keputusan FIFA & PSSI

Oleh Djoko Susilo, Dubes RI untuk Swiss

Ketika saya masih menjadi reporter Jawa Pos, sekitar 25 tahun lalu, ada satu kata yang atas perintah Bos Dahlan Iskan harus dihilangkan dari perbendaharaan kami, yaitu "tidak bisa". Saya ingat, waktu itu fasilitas di Jawa Pos masih sangat minim. Pun, di Surabaya saja, pamor Jawa Pos masih kalah oleh kompetitor,apalagi di luar Jatim. Kalau saya kembali ke kampus UGM, masih banyak yang terheran-heran karena saya bekerja di koran yang bernama Jawa Pos.

Sering ada pertanyaan yang menjengkelkan. Misalnya, koran tempatmu bekerja itu berbahasa Jawa tah? Kalau ada pertanyaan itu, saya jawab sekenanya Jawa Pos itu berbahasa Inggris, kok. Sebagai wartawan generasi awal, saya beruntung karena masih dididik dan diawasi langsung oleh Pak Dahlan. Setiap sekian pekan, kami diajak berdiskusi dalam forum yang disebut Bengkel. Forum itu sebenarnya digunakan untuk transfer teknik reporting dari bos sendiri. Tetapi, apa pun proses yang kami ikuti saat itu, kata "tidak bisa" atas tugas yang sesulit apa pun tidak boleh hilang dari ingatan kami.

Kata itu pula yang menghantui saya ketika mendapatkan tugas yang berurusan dengan FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional). Terus terang, meski saya bertahun-tahun ditugaskan di luar negeri dan lama menjadi reporter, penugasan saya sebagai wartawan Jawa Pos hampir tidak pernah berurusan dengan olahraga, apalagi FIFA. Karena itu, ketika sahabat saya, Dr Andi Mallarangeng yang sekarang menjadi Menpora, menelepon dengan misi agar saya mengklarifikasi ke FIFA mengenai kisruh PSSI, saya tercenung: Apa bisa? Untung, sikap bawah sadar saya sejak menjadi reporter Jawa Pos segera menggerakkan hati saya: Tidak ada kata "tidak bisa". Saya bertekad harus mengerti dan memahami FIFA dan PSSI dengan baik.

Makin saya bongkarbongkar, masalahnya makin menantang. Juga menjawab sebagian pertanyaan dalam hati saya selama ini: Kenapa pengurus PSSI jika ke Zurich (kantor pusat FIFA) tidak sekali pun mengontak KBRI? Padahal, personel cabang olahraga lain, entah Percasi, PBSI, dan lain-lain, bila punya kegiatan di mana pun di Swiss memberi tahu. Saya makin tertantang untuk menguak misteri PSSI dan FIFA itu.

Apalagi setelah cek dan ricek terhadap sejumlah teman di media menyatakan bahwa ada pejabat PSSI yang sering bohong belaka. Maka, saya bertekad melaksanakan misi dengan baik dan profesional. Apalagi, dari e-mail, pesan Facebook, ataupun SMS yang saya terima dari teman-teman di tanah air banyak yang memberikan dukungan. Saya yakin, pasti ada manfaat bagi masyarakat jika persekongkolan yang mengakibatkan prestasi sepak bola Indonesia makin terpuruk ini dibongkar. Sebagai Dubes, saya tidak mengalami kesulitan untuk minta waktu berkunjung ke FIFA.

Apalagi, sesungguhnya gelar saya secara resmi sangat hebat: Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Artinya, saya membawa kuasa penuh atas nama pemerintah dan bangsa Indonesia. Yang pertama saya lakukan setelah mendapatkan kontak dengan FIFA ialah memetakan masalah. Setelah saya urai, yang menjadi masalah adalah statuta PSSI. Orang di PSSI ngotot bahwa sudah tidak ada masalah pada statuta karena sudah disahkan oleh FIFA. Namun, pihak penentang menganggap pengesahan itu penuh rekayasa. Setelah saya mempelajari secara saksama, ada kecenderungan pengurus PSSI berlindung ke FIFA jika menguntungkan dan mengabaikan FIFA bila tidak sesuai dengan maunya.

Pangkal kisruh pertama memang pasal 35 ayat 4, yang dalam bahasa Inggris berbunyi, "The members of the executive committees…must not found guilty of criminal offence…." Terjemahan wajarnya, "Anggota komite eksekutif…tidak pernah terbukti melakukan tindakan pidana." Tetapi, ayat yang mudah dimengerti itu dipelintir dengan adanya tambahan "…tidak sedang ditemukan melakukan kejahatan ketika kongres." Ya tentu saja jauh panggang dari api. Jadi, menurut statuta PSSI, asal selama kongres –yang normalnya berjalan tiga hari– seorang calon tidak sedang diperiksa polisi atau jaksa karena suatu kejahatan, dia bisa menjadi calon sekalipun pernah dipenjara dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Ketika menemui para petinggi FIFA, saya agak jengkel.

Sebab, mereka sejak 2007 membiarkan terjemahan yang ngawur itu. "You don't understand Indonesian language. Why do you in FIFA accept the wrong translation like that?" protes saya kepada seorang pejabat FIFA. Dengan enteng dia menjawab, "Sorry, Indonesian language is not the official language here." Belakangan, yang saya tahu, direktur FIFA itu sudah digarap oleh orang-orang PSSI. Hal tersebut membuat saya makin sebal. Sebab, jutaan orang Indonesia yang memahami bahasa Inggris dengan baik menjadi tampak bodoh saat membaca terjemahan statuta FIFA versi PSSI itu.

Tetapi, memang orang PSSI bisa berjaya dengan pelintiran tersebut selama empat tahun karena ada orang-orang FIFA yang bisa digarap. Atas semua manipulasi tu, tekad saya untuk mengungkap borok-borok yang selama ini ada di PSSI semakin kuat. Keyakinan saya terbukti juga ketika FIFA menggelar konferensi pers mengenai berbagai masalah, termasuk PSSI, 3 Maret lalu. Saya sengaja mengirim dua warga saya untuk melihat langsung dan memonitor apa yang terjadi di FIFA. Masalahnya, menurut laporan teman-teman wartawan, PSSI mengirim pengurusnya.

Bahkan, pengurus tersebut mengaku duduk persis di depan Presiden FIFA Sepp Blatter. Segera saya kontak dua warga saya tersebut untuk memastikan kebenaran itu. Salah seorang warga saya langsung melapor, "Di ruang ini, orang Asia hanya tiga. Selain kami berdua, ada satu orang Jepang." Dia pun memotret suasana konferensi pers dan memastikan tidak ada wajah Indonesia, selain keduanya. Besoknya, Jumat siang, masuk laporan kepada saya dari kawan wartawan di Jakarta bahwa pengurus yang mengaku Kamis sore duduk di depan Sepp Blatter itu sudah berada di sekitar Senayan.

Itu jelas tidak masuk akal. Sebab, pesawat yang terbang malam dari Zurich adalah Emirates. Pun, pesawat tersebut tiba di Jakarta pukul enam sore. Bagaimana mungkin pengurus PSSI yang sering diwawancarai wartawan itu Jumat siang sudah ada di Jakarta? Apa dia punya ilmu ngrogoh sukmo sehingga bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang sama? Kebohongan itu makin lengkap ketika Minggu, saat ditelepon teman wartawan lain, dia mengaku sedang berada di Milan dan siap pergi ke Zurich lagi untuk mewakili PSSI. Saya tidak habis heran, bagaimana seorang pengurus teras organisasi olahraga besar bisa berbohong secara kontinu. Sayang, selama ini banyak di antara kita yang tidak sadar dengan kebohongannya.

Sewaktu saya masih duduk di bangku SD, guru saya mengajarkan pepatah yang selalu saya ingat: Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pepatah itu saya coba gunakan untuk memahami hubungan antara FIFA dan PSSI. Saya yang sebelumnya tidak mengetahui apa-apa mencoba menggali dengan saksama masalah tersebut sampai akarnya. Ada kemiripan antara pengurus FIFA dan PSSI: Mereka lama berkuasa dan tidak mau turun-turun. Yang lebih pen-ting lagi, dalam urusan duit, FIFA ataupun PSSI dianggap tidak transparan. Di FIFA, nama wartawan Inggris Andrew Jennings masuk blacklist nomor 1. Alexander Koch, pejabat Bidang Humas FIFA, ketika saya tanya mengenai Jennings tidak bisa menyembunyikan kejengkelan.

"Saya larang dia masuk di lingkungan FIFA. Sebab, sebagai wartawan, dia sangat tidak objektif," kata Herr Koch gusar Bagi dia, apa saja yang ditulis Jennings hanya isapan jempol dan kebohongan belaka. Memang pantas Jennings bikin marah pengurus FIFA. Sebab, dia satu-satunya wartawan yang mampu mendokumentasikan berbagai masalah di FIFA. Dosa besar Jennings ialah dia menulis buku berjudul Foul! The Secret World of FIFA: Bribes Vote Rigging and Ticket Scandals. Buku itu mengupas habis skandal keuangan dan berbagai persoalan yang membelit FIFA. Dalam ulasan tentang karya Jennings tersebut, koran terkenal di Inggris The Daily Mail menulis, "Explosive….. An astonishing story of bribery and vote rigging." Sedangkan Presiden FIFA Sepp Blatter berkomentar kepada Jennings, "You write fiction." Buku Jennings itu di kalangan wartawan serta peminat dan pengamat bola di Inggris sangat berpengaruh.

Akibatnya, media di Inggris dicap anti-FIFA. Pun, hasilnya sangat jelas: Inggris gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018, kalah oleh Rusia meski Pangeran Williams ikut turun untuk melobi. Banyak yang heran, kenapa Inggris sampai kalah oleh Rusia. Juga banyak yang mempertanyakan, kenapa Qatar bisa menjadi tuan rumah World Cup 2022. "Well, kami juga harus mempertimbangkan perkembangan bola di Eropa Timur. Tidak benar semua tuduhan koran Inggris mengenai adanya penyuapan atau permainan dalam penentuan," kata Koch. Memang tuduhan atau kritik yang ditulis Jennings tidak main-main.

Masalahnya, berbeda dengan tradisi CEO perusahaan atau lembaga penting di Eropa yang selalu mengumumkan gaji pimpinan dan dewan direksi, gaji dan penghasilan presiden FIFA dinyatakan sebagai rahasia. Hanya boleh diketahui komite keuangan organisasi. Tetapi, dari berbagai sumber, Jennings menuliskan bahwa gaji Blatter 4 juta franc Swiss (CHF) atau hampir Rp 38 miliar. Dalam kontrak juga disebutkan, jika Blatter di-PHK, FIFA harus memberikan kompensasi sebesar CHF 24 juta atau hampir Rp 226 miliar. Di luar gaji itu, Blatter masih memiliki sejumlah fasilitas dan pengeluaran yang dibayar FIFA.

Tumpangannya saja Mercy terbaik di Swiss. Biaya sewa apartemennya di Zilikon, dekat Zurich, CHF 8.000 per bulan. Jika pergi ke luar wilayah Swiss untuk urusan apa pun, dia dapat sangu sehari USD 500 plus uang makan, uang belanja, dan lain-lain. Bahkan, Jennings bisa menyebutkan, jas dan belanjaan Blatter di Coop (semacam supermarket Hero di Swiss) juga dibayari FIFA. Masih menurut Jennings, tiket pelesir pacar presiden FIFA yang sudah berusia lebih dari 75 tahun itu –tapi, ora nyebut (tidak menyebut) kata orang Jawa– juga dibayari FIFA. Blatter menjadi presiden FIFA sejak 1998. Tetapi, belasan tahun sebelumnya dia sudah menjadi Sekjen FIFA. Sama dengan pengurus PSSI yang tidak pernah berganti-ganti.

Bisa dikatakan, orangnya ya itu-itu saja. Sepertinya, tidak ada orang Indonesia lain yang bisa mengurus PSSI. Nurdin Halid berkuasa sejak 2003. Sedangkan Sekum PSSI Nugraha Besoes berada di posisinya sejak lama. Seingat saya, sejak saya masih bercelana pendek, dia sudah menjadi pengurus teras PSSI. Tentu masyarakat patut mempertanyakan, mengapa semua orang PSSI yang berkuasa sekarang enggan lengser. Memang ada adagium dari Lord Acton yang sangat terkenal bagi siapa pun yang mempelajari ilmu politik: Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely.

Kekuasaan cenderung pada korupsi. Pada kekuasaan yang mutlak, korupsinya juga akan semakin besar. Tentu kita tidak mengharapkan korupsi di lingkungan PSSI. Namun, keengganan pengurus untuk diganti secara demokratis juga menimbulkan pertanyaan banyak pihak: Apa saja yang dinikmati para pengurus PSSI itu. Kenapa mereka tidak berebut menjadi pengurus yayasan yatim piatu atau mengurus yayasan penyandang anak cacat? Sebenarnya, kalau melihat dari record PSSI di bawah Nurdin yang makin memburuk, tidak usah didemo atau diributkan banyak pihak, mestinya dia dengan jiwa kesatria mengundurkan diri. Mungkin seperti yang dibilang nenek saya ketika saya masih kecil untuk menggambarkan situasi seseorang yang ngotot tanpa tahu diri: Ora nduwe isin, Le. Memang isin atau malu itu sekarang, tampaknya, menjadi komoditas yang mahal di antara kita.

Nama resmi FIFA adalah Federation Internationale de Football Association atau dalam bahasa Inggris ialah International Federation of Association Football.

Jadi, sesungguhnya nama FIFA lebih terkenal dalam bahasa Prancis, persis ketika didirikan pada 1907 di Paris. Kepanjangan FIFA tak pernah berubah, baik dalam bahasa Prancis maupun Inggris.

Karena itu, beberapa bulan lalu ketika ada kabar lewat PSSI, FIFA menegur dan mengancam Indonesia karena dilaksanakannya LPI (Liga Primer Indonesia) segera saja publik heboh dengan informasi surat itu palsu.

Saya tak melihat surat itu. Tapi, dari berbagai berita, misalnya dari analisis grammar bahasa Inggris dan yang lebih fatal lagi kepanjangan FIFA adalah Federation International Football Association, itu menunjukkan pembuat surat keterlaluan ngawur-nya. Pertama, tak mengerti kepanjangan yang betul FIFA.

Kedua, bahasa Inggrisnya pas-pasan dan malah mungkin tak pernah ke kantor FIFA di Zurich, Swiss. Siapapun yang pernah ke kantor FIFA yang megah di kawasan Sonenberg, Zurich, rasanya tak mungkin menulis kepanjangan FIFA sampai salah.

Saya tak tahu jika pengurus PSSI yang wira-wiri ke sana sampai tak pernah memperhatikan kepanjangan FIFA yang benar itu. Rasanya, tak mungkin Sekjen FIFA Jerome Valcker yang asli Prancis dan Thierry Regennas, pejabat FIFA urusan asosiasi dan perkembangan yang asli Swiss, salah menulis kepanjangan FIFA.

Dilahirkan di Paris pada 1907, wajar jika suasana Prancis masih terasa kental di organisasi itu. Jika para petinggi FIFA dan para tamunya bersantap siang atau malam, mereka biasanya ke restoran FIFA Club Sonenberg di Hitzigweg 15, CH-8032 Zurich, yang salah satu menu andalannya adalah menu Prancis.

Bahasa Prancis masih dominan dan mereka kadang-kadang mengira tamunya, khususnya dari Indonesia, seperti saya, tak mengerti bahasa Prancis. Sikap sok Prancis para petinggi FIFA itulah yang saya alami ketika memperbincangkan nasib Nurdin Halid dengan Presiden FIFA Sepp Blatter.

Tiba-tiba ada oknum yang menginterupsi dalam bahasa Prancis. Dia baru agak mundur ketika sadar rombongan kami juga mengerti bahasa Prancis. Dari interupsinya itu, saya mengerti Blatter diminta tak banyak berbicara soal Nurdin.

Situasi itu sangat merisaukan saya. Itu berarti lobi penguasa PSSI sangat intensif di lingkungan FIFA, sementara para pengkritik pengurus PSSI sama sekali tak punya akses ke FIFA.

Pantas, selama ini kalau mereka ke kantor FIFA di Zurich sekalipun tak pernah kontak ke KBRI. Tampaknya, ada sesuatu yang dijaga secara khusus oleh pihak PSSI sehingga jalur komunikasi dengan pejabat FIFA itu hanya eksklusif untuk mereka.

Bukan hanya itu, mereka juga ingin memonopoli tafsir informasi yang keluar dari FIFA.

Dengan kata lain, kalau ada instruksi atau informasi FIFA yang menguntungkan mereka, itu akan digunakan dan disebarkan seluas-luasnya. Tapi jika tak mengenakkan, mereka akan membungkus dan menyimpan serapat-rapatnya.

Salah satu yang paling nyata adalah soal surat FIFA pada Juni 2007, yang di website resmi FIFA saja hingga sekarang bisa dibaca. Di sana disebutkan, FIFA sudah mengirim surat ke PSSI agar mengadakan kongres ulang dan memperbaiki statuta PSSI.

Meski sudah jelas-jelas ada dan juga diakui para petinggi FIFA, ketika saya berkunjung ke sana, para pengurus PSSI mati-matian membantah.

Hanya, kemudian mereka mengakui ada perintah KLB (kongres luar biasa) di Ancol pada 2009 yang melanggengkan kekuasaan Nurdin dan mempertahankan status quo.

Dari cerita sejumlah teman yang sampai ke saya, ternyata KLB di Ancol saat itu penuh rekayasa. Salah satu di antaranya, pejabat FIFA yang ditugaskan jadi pengawas ibaratnya memberi cek kosong ke pengurus PSSI.

Teman-teman wartawan yang coba mewawancarai perwakilan FIFA dihalang-halangi dan pejabat FIFA itu sendiri menolak bicara. Dia seperti sudah dikondisikan membenarkan apa saja yang diputuskan PSSI.

Dalam konteks ini, kongres PSSI yang akan diadakan April nanti jadi tak berarti dan bisa kisruh manakala pengawas dari FIFA dan AFC bukan pejabat netral. Kekhawatiran itu bukan tak mengada-ada karena masih ada usaha-usaha mengegolkan Nurdin dengan berbagai cara.

Hingga kini, pengurus PSSI masih bersikukuh kongres akan dilaksanakan sesuai aturan main PSSI yang katanya sudah disetujui FIFA. Masalahnya, selama ini FIFA sangat sensitif dengan apa saja koreksi yang dilakukan pemerintah.

Jika seorang menteri atau saya selaku Dubes mengingatkan FIFA terjadi KKN di lingkungan PSSI, mereka akan memperingatkan kita bertahan. ''Di lingkungan sepakbola yang di bawah naungan FIFA, haram campur tangan pemerintah,'' kata Alexander Koch, pejabat Humas FIFA, ketika saya bertandang ke markasnya.

Sekalipun kini PSSI masih memakai nama ''I (Indonesia)'' dan menerima dana negara melalui APBN dan di klub-klub di daerah masih menerima anggaran lewat APBD, sikap FIFA keras terhadap apa yang dianggapnya campur tangan pemerintah.

Jadi, jika Menpora Andi Mallarangeng mengancam akan ''menyemprit'' PSSI seandainya melenceng dari statuta dan kode etik FIFA, itu tetap akan dianggap sebagai bentuk campur tangan pemerintah.

Pengurus PSSI akan melapor ke Zurich, mereka dizalimi pemerintah dan juga media massa. Ketika salah seorang petinggi FIFA saya konfrontasi dengan fakta PSSI pernah dipimpin dari balik jeruji penjara selama beberapa tahun, dia mengelak.

''Semuanya sudah diselesaikan dalam kongres pada 2009 di Jakarta,'' kata pejabat yang saya dengar juga akan hadir lagi di kongres PSSI bulan depan.

Memang, bagi yang belum pernah ke markas FIFA di Zurich, Anda akan mengalami pengalaman yang menyenangkan. Begitu masuk ke hall utama, Anda akan disambut sejumlah pegawai yang ramah dan menyenangkan.

Ruangannya sangat luas dan tertata rapi. Arsitekturnya begitu indah dan didesain menerima cahaya yang memadai. Meski mus-im dingin, ruangan FIFA terasa hangat.

Bahkan, karena pengunjung berasal dari banyak negara, di salah satu sudutnya ada meditation room yang pada praktiknya banyak digunakan untuk salat. Saya lihat ada beberapa sajadah di sana yang terlipat rapi.

Saya kira, pengurus PSSI kalau ke FIFA lebih sibuk bertemu dengan Jerome Valcke, Sekretaris Jenderal FIFA, dan Thierry Regennas, Direktur Asosiasi Sepak Bola dan Perkembangan.

Selama ini tak banyak yang mempertanyakan apa saja yang disampaikan FIFA ke PSSI. Dengan dana organisasi, mereka bisa memonopoli informasi sesuai seleranya. Bahkan, saking pede-nya, kadang pengurus PSSI tak memperhatikan informasi itu tak selaras dan menunjukkan inkonsistensi FIFA.

Misalnya, mengenai surat FIFA 6 Maret 2009 yang mengakui kepengurusan Nurdin (bahkan sebelum KLB di Hotel Mercure, Ancol). Yang jadi masalah, surat itu bertanggal 6 Maret 2009 sehingga sesungguhnya FIFA sudah mengakui sebelum kongres dilaksanakan 19-20 April 2009.

Atas fakta itu, sesungguhnya para petinggi FIFA agak malu ketika saya kejar dengan pertanyaan mengapa mereka tak konsisten? Ini sangat memalukan bagi orang Swiss yang terkenal efisien dan berpegang teguh pada hukum maupun etika.